You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pabrik Kosmetika Ilegal di Penjaringan Digrebek
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

Pabrik Kosmetika Ilegal di Penjaringan Digrebek

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) DKI Jakarta menggrebek pabrik kosmetika ilegal di sebuah ruko di Blok JJ No 43, Perumahan Duta Harapan Indah, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, Selasa (14/4).

Pabrik ini kita intai setelah kita memperoleh informasi dari masyarakat

Dari hasil penggrebekan ini, petugas BBPOM berhasil mengamankan 29 dus sabun dari tujuh jenis merek yang sudah selesai diproduksi. Pemilik pabrik berinisial WK (40), bakal dijerat dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Pabrik ini kita intai setelah kita memperoleh informasi dari masyarakat," kata Dewi Prawitasari, Kepala BBPOM DKI Jakarta.

Jaksel Siapkan Tim Khusus Gerebek Sampah

Dewi mengungkapkan, pabrik kosmetika ilegal ini diketahui telah memproduksi sabun kecantikan sejak satu tahun silam. Ada sembilan jenis sabun yang diproduksi menggunakan zat pewarna berbahaya.

"Kita akan periksa dahulu kandungan pewarnanya di labotarium. Kalau memang tidak sesuai yang diperbolehkan aturan kesehatan sanksinya bisa lebih berat," tegas Dewi.

Menurut Dewi, sabun produksi Kapuk Muara dipasarkan ke seluruh pelosok Indonesia. Namun ia belum dapat menghitung omzet yang diperoleh pemilik pabrik setiap harinya.

"Kita belum pastikan berap omzetnya. Tapi yang jelas pemilik terancam pidana penjara maksimal 15 tahun dengan denda Rp 15 miliar karena melanggar UU Kesehatan," jelas Dewi.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1162 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1143 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye907 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye896 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye831 personBudhi Firmansyah Surapati